Pajak karbon dan impor energi hijau tingkatkan biaya serta risiko kepatuhan

Fokus sempit pada pajak semata mengabaikan gambaran ekonomi yang lebih utuh.

Pajak karbon Singapura serta rencana mengimpor 6 gigawatt (GW) listrik rendah karbon hingga 2035 tengah mengerek biaya pembangkit berbahan bakar intensif karbon, sekaligus meningkatkan daya tarik relatif energi bersih. Namun, perusahaan tetap perlu mempertimbangkan rangkaian risiko yang lebih luas, tidak hanya sebatas harga bahan bakar dan karbon.

"Para eksekutif kerap terlalu berfokus pada pajak karbon sebagai faktor biaya penentu, padahal ini mengabaikan gambaran ekonomi secara menyeluruh," ujar Mark Addy, Partner, Energy & Natural Resources and Telecommunications, Media & Technology, Tax, KPMG in Singapore, kepada Asian Power.

Meski energi terbarukan dapat menekan biaya operasional dalam jangka panjang, belanja awal untuk pengembangan, instalasi, dan integrasi jaringan tetap tinggi.

Biayanya bahkan lebih besar lagi di sektor-sektor yang sulit didekarbonisasi (hard-to-abate), di mana biaya penangkapan karbon (carbon capture) bisa melampaui tarif pajak karbon yang berlaku.

Anggaran 2026 Singapura memproyeksikan pajak karbon dapat stabil di kisaran US$38,99 (SGD50) per ton karbon dioksida pada 2030, memberi acuan perencanaan yang lebih jelas bagi perusahaan. Sementara itu, gas menghadapi tekanan pada harga karbon US$38,99 (SGD50) hingga US$62,39 (SGD80) per ton, namun tetap kompetitif.

"Pembangkit listrik tenaga gas siklus gabungan (combined-cycle gas turbine) modern telah mencatat peningkatan efisiensi yang signifikan," ujar Addy dalam jawaban tertulis melalui email, merujuk pada perbaikan output per unit bahan bakar.

Lim Wen Bin, Partner, Infrastructure Advisory, KPMG in Singapore, mengatakan efisiensi tersebut dapat mengimbangi biaya sekitar US$1,56 (SGD2) hingga US$2,34 (SGD3) per megawatt-jam pada tarif pajak karbon sekitar US$45 per ton — meski sebagian besar penghematan berasal dari efisiensi bahan bakar, bukan dari pengurangan emisi.

Selain faktor bahan bakar dan karbon, perusahaan yang mempertimbangkan impor energi hijau juga perlu memperhitungkan eksposur nilai tukar valuta asing, risiko kredit pihak lawan (counterparty), biaya penyeimbangan (balancing charges), biaya daya cadangan, serta potensi gangguan pasokan, ujarnya dalam email terpisah.

Masalah keandalan pasokan dapat meningkatkan biaya pengadaan darurat dan menunda operasional. Ketidakpastian regulasi juga tetap menjadi perhatian utama.

"Risiko paling signifikan justru berada di celah-celah yang belum dituntaskan oleh para pembuat kebijakan," ujar Maria Tan Pedersen, Partner di Dechert LLP, dalam jawaban tertulis melalui email.
Kerangka kerja regional untuk sertifikat energi terbarukan lintas batas (cross-border renewable energy certificates), yang tengah dikembangkan oleh sejumlah lembaga Singapura bersama I-TRACK Foundation, disebutnya masih belum rampung — sehingga menimbulkan risiko klaim ganda atas satu unit energi hijau yang sama.

Aturan pengungkapan (disclosure) menambah lapisan tantangan lain. Rezim pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) Singapura mewajibkan verifikasi berkelanjutan atas sertifikasi pemasok, sementara perusahaan dengan eksposur ke Eropa harus mematuhi standar pelaporan iklim yang lebih ketat.

Kondisi pembiayaan pun turut bergeser. Sejumlah pemberi pinjaman lokal seperti DBS Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., dan United Overseas Bank Ltd. kini semakin sering mensyaratkan rencana transisi (transition plan) untuk proyek-proyek terkait gas, kata Pedersen.
Singapura telah menandatangani kesepakatan impor bersyarat dengan Kamboja, Indonesia, dan Australia guna memenuhi target 6 GW-nya.

Seiring turunnya biaya energi terbarukan dan menyempitnya premi sertifikat energi terbarukan, Lim menyebut impor energi hijau berpotensi menjadi strategi penghematan biaya sekaligus manajemen risiko sekaligus.

"Ketika premi sertifikat energi terbarukan menurun, dibarengi rantai pasok energi terbarukan yang stabil, perusahaan akan meraih manfaat ganda: biaya efektif yang lebih rendah serta kinerja keberlanjutan yang lebih baik," tambahnya.