Kejahatan keuangan terus menekan laba bank

Pelaku kejahatan yang semakin canggih dan aturan yang lebih ketat diperkirakan akan meningkatkan biaya kepatuhan.

Biaya perbankan untuk mematuhi peraturan terkait kejahatan keuangan di kawasan Asia-Pasifik diperkirakan akan terus meningkat, didorong oleh meningkatnya biaya tenaga kerja dan digitalisasi, menurut para ahli keuangan.

“Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa banyak protokol manajemen risiko masih membutuhkan intervensi manusia yang signifikan,” kata Rod Francis, partner di bidang layanan keuangan di Oliver Wyman LLC, kepada Asian Banking & Finance pada acara Sibos 2024 di Beijing pada Oktober.

Francis menjelaskan bahwa pemanfaatan data dan teknologi dapat membuat lembaga keuangan lebih efisien dan efektif dalam mengelola biaya ini. Namun, hal tersebut tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat, tambahnya.

Weilie Huang, konsultan kepatuhan kejahatan keuangan untuk kawasan Asia-Pasifik di LexisNexis Risk Solutions, Inc., mengatakan bahwa biaya regional akan terus dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perubahan regulasi, dan respons lembaga keuangan tahun ini.

“Nilai proyeksi spesifik memerlukan analisis data dan pemodelan prediksi yang lebih rinci, tetapi berdasarkan tren dan tantangan saat ini, peningkatan biaya kepatuhan tampaknya tidak dapat dihindari,” kata Huang kepada Asian Banking & Finance melalui email.

Di kawasan Asia-Pasifik, pengeluaran tenaga kerja menyumbang sekitar 41% dari total biaya kepatuhan kejahatan keuangan, yang diperkirakan mencapai $45 miliar tahun lalu, menurut laporan yang dikomisioneri oleh LexisNexis kepada Forrester Research, Inc.

Huang menjelaskan bahwa lembaga keuangan harus merekrut tenaga kerja yang terampil untuk menangani regulasi yang semakin kompleks. Kebutuhan pelatihan juga meningkat secara signifikan.

Persaingan untuk mendapatkan talenta ini telah mendorong kenaikan gaji, yang memengaruhi anggaran perusahaan dan berpotensi memperlambat proses penting, seperti onboarding pelanggan dan penyaringan transaksi, menurut laporan Forrester tentang kawasan ini yang dirilis pada Maret.

Bank juga harus berinvestasi dalam teknologi untuk meningkatkan kemampuan mereka melawan kejahatan keuangan.

Avalon Ingram, head of Financial Crime Compliance Experts di Swift , mengatakan bahwa teknologi membantu industri memantau dan mendeteksi kejahatan, tetapi tinjauan manusia masih diperlukan.

“Untuk mengatasi hal ini, lembaga keuangan memerlukan langkah-langkah pengendalian internal yang efektif,” katanya kepada Asian Banking & Finance di acara Sibos 2024.

“Kepatuhan saat ini sangat berbeda dari yang dapat diterima di masa lalu. Dulu, cukup dengan menggunakan solusi dari vendor, mereka mengaktifkannya, dan langsung dijalankan.”

Teknologi menjadi penggerak terbesar kedua dalam biaya kepatuhan kejahatan keuangan, menyumbang 32% dari total pengeluaran. Investasi dalam perangkat lunak Know Your Customer (KYC), AI, dan machine learning/ML semuanya memerlukan biaya besar.

“Seiring kejahatan keuangan yang semakin canggih secara teknologi, organisasi di [kawasan Asia-Pasifik] menghadapi tekanan untuk menggunakan solusi berbasis AI dan ML dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam deteksi penipuan,” tambah Huang.

Menurut Sanjeev Chatrath, Payment Leader Asia-Pasifik di Ernst & Young LLP, semakin banyak perusahaan menggunakan AI untuk memerangi kejahatan keuangan, terutama dalam transaksi lintas batas.

Hingga 10% dari pembayaran cross-border/lintas batas memicu peringatan terkait kejahatan keuangan, tetapi hampir 99% dari peringatan tersebut adalah false positive, katanya di acara tersebut di Beijing.

Di kawasan ini, Cina dan Jepang memimpin dalam biaya kepatuhan, masing-masing sebesar $20,4 miliar dan $17,8 miliar, terutama karena ukuran pasar mereka yang besar, kata Francis.

“Ketika Anda menerapkan skala tersebut pada program manajemen risiko—apakah itu kejahatan keuangan, anti-pencucian uang (anti-money laundering/AML), sanksi ekonomi, atau bahkan penipuan—volume aktivitasnya secara alami menjadi lebih besar, yang pada akhirnya meningkatkan risiko secara signifikan,” jelasnya kepada Asian Banking & Finance secara terpisah di acara tersebut.

“Di negara seperti Cina, yang telah secara signifikan meningkatkan persyaratan anti-pencucian uangnya, hal ini menyebabkan peningkatan biaya secara eksponensial,” tambah Francis. Jepang menghadapi tantangan serupa, tetapi memiliki struktur kepatuhan yang lebih stabil, sebagian karena penegakan hukum yang tidak seketat di Cina, katanya.

"Selalu selangkah di belakang"

Huang mengatakan bahwa arus pembayaran cross-border menghadirkan tantangan unik karena harus disaring secara ketat untuk risiko pencucian uang dan penipuan.

Kerangka kerja Know Your Customer (KYC) yang canggih di Jepang dan pembaruan terkini pada Undang-Undang Anti-Pencucian Uang di Cina menunjukkan semakin besarnya penekanan pada teknologi regulasi (regtech) untuk menyeimbangkan efisiensi operasional dengan kepatuhan.

Menurut laporan yang dirilis oleh Global Coalition to Fight Financial Crime APAC Chapter pada bulan Juni, kerugian finansial global akibat penipuan mencapai $114 miliar setiap tahun. Rata-rata kerugian per korban adalah $12.000, sementara kerugian per warga mencapai $62.

Laporan tersebut mengidentifikasi lebih dari 20 jenis penipuan, dengan kategori seperti investasi, penyamaran, akses jarak jauh, romansa, e-commerce, penipuan email bisnis, dan pengalihan faktur sebagai yang paling menguntungkan bagi pelaku kejahatan.

Huang mengungkapkan harapannya bahwa semakin banyak lembaga keuangan akan beralih ke solusi teknologi canggih untuk melawan kejahatan keuangan yang semakin kompleks, seiring dengan percepatan transformasi digital mereka. "Kolaborasi yang ditingkatkan memperkuat pertahanan kawasan Asia-Pasifik terhadap metode kejahatan finansial yang terus berkembang," tambahnya.

Francis menekankan perlunya dorongan global yang lebih kuat untuk melawan kejahatan finansial. "Jika kita menginginkan perubahan nyata, itu harus dimulai dari tingkat legislatif, idealnya dengan bekerja menuju standar global yang memfasilitasi berbagi informasi yang aman untuk pencegahan kejahatan keuangan," katanya.

Chatrath menyoroti meningkatnya interaksi antara perusahaan fintech dan lembaga keuangan tradisional sebagai tren lain yang patut diperhatikan. "Kami juga melihat fintech ingin mengakses infrastruktur yang dimiliki oleh lembaga besar, baik itu modal maupun basis pelanggan. Dalam kasus ini, hubungan yang terjalin sangat simbiosis," ujarnya.

Namun, Ingram mengingatkan bahwa teknologi saja tidak cukup.

"Kejahatan keuangan pada dasarnya bersifat lintas negara, dan sampai kita merampingkan komunikasi lintas batas, kita akan selalu selangkah di belakang," katanya. "Ini harus menjadi upaya bersama antara bank, penegak hukum, regulator, media sosial, dan perusahaan telekomunikasi.